REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin optimistis dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di berbagai provinsi di Indonesia. Kiai Ma'ruf mengatakan, selain 13 KDEKS yang sudah ada saat ini, segera menyusul provinsi lainnya.
"Sudah mulai banyak seperti kemarin Jawa Tengah dan sekarang sudah 13 provinsi, dan sekarang sepertinya beberapa provinsi sudah siap lagi untuk didirikan dan akan disegerakan, mungkin masalah waktu," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya dikutip dari Youtube Wapres RI, Rabu (5/4/2023).
Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini mengatakan, ada juga provinsi yang sudah membentuk kepengurusan tetapi belum dilakukan pengukuhan. Dia mencontohkan Bengkulu yang pengukuhan kepengurusan KDEKS menunggu diresmikan olehnya.
"Karena masing-masing gubernur itu kan punya kesibukan-kesibukan, mungkin masih menunda dan beberapa ada yang sudah. Yang dibentuk sudah banyak mungkin pelantikan yang belum, itu kita sesuaikan dengan kunjungan kerja saya," ujar Kiai Ma'ruf.
Dalam kesempatan sebelumnya, Wapres menyebut KDEKS menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Dengan begitu, hal ini juga akan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia.
KDEKS terbentuk yaitu di Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Lampung, dan Kalimantan Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
