REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada tahun 2045 mendatang, Indonesia diperkirakan akan merasakan bonus demografi, bertepatan dengan Indonesia yang berusia 100 tahun. Bonus demografi ini tentunya membawa berbagai banyak kesempatan, namun juga tidak lepas dari tantangan.
Dari segi kesempatan, ini akan menjadi momentum untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, mengurangi angka pengangguran, serta pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak dipersiapkan dengan matang, hal ini, sebaliknya, dapat menjadi boomerang, di mana angkatan muda yang seharusnya menjadi industry ready malah tidak siap menjawab kebutuhan industri, ataupun kurangnya lapangan kerja untuk menyerap generasi muda pada 2045 nanti.
Pada bulan Februari lalu, Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Republik Indonesia terdahulu Zainuddin Amali membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olah raga Republik Indonesia (Kepmen) Nomor 23 Tahun 2023 yang ditetapkan akhir Februari lalu. Pokja yang terdiri lebih dari 80 orang ini diketuai oleh Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah raga Asrorun Niam Sholeh. Pokja ini merupakan amanat Perpres No 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, yang kemudian disempurnakan melalui Perpres No 43 Tahun 2022.
Adapun Merial Institute, Lembaga Think Tank Kepemudaan yang berfokus untuk mendorong implementasi Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi sejak tahun 2017 dan penyempurnaannya tahun 2022, kembali menjadi bagian dari Pokja Kemenpora tahun 2023 setelah tahun-tahun sebelumnya konsisten berkontribusi pada pembangunan pemuda menuju Indonesia Emas 2045.
Direktur Eksekutif Merial Institute M Arief Rosyid Hasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi dan segenap jajaran Kemenpora yang telah memberikan kepercayaan dan senantiasa memberikan ruang bagi Merial Institute untuk menjadi bagian dari inisiatif-inisiatif Kemenpora dalam bidang kepemudaan. Di antara begitu banyaknya ide tentang pemuda, jangan sampai pemuda hanya dijadikan objek dari narasi-narasi yang sering didengar.
"Agar semua narasi itu menjadi konkret, ketika bicara soal pemuda, kita harus menempatkannya sebagai subjek yang ikut duduk dan diberikan ruang untuk berpartisipasi, bahkan sampai tahap pembuatan kebijakan, atau sering kita kenal dengan istilah participatory policy making,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (16/3/2023).
Arief yang menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI 2013-2015 ini juga menyampaikan bahwa dibentuknya Tim Nasional Kepemudaan menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo dan beserta segenap jajaran Kemenpora, yang bukan hanya saja fokus membangun olah raga Indonesia, tetapi juga serius memperhatikan isu-isu kepemudaan di negara ini.
“Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagainama setiap Kementerian dan Lembaga bekerja sama meningkatkan berbagai program kepemudaan dari hulu ke hilir, mulai dari kebijakan hingga program pemberdayaan pemuda. Koordinasi lintas sektor yang didorong Pak Presiden sejak 2017 ini bicara soal kolaborasi, gotong royong. Jangan sampai egosektoral yang tinggi menjadi hambatan dalam kerja sama yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa Indonesia, bahkan sejak zaman Bung Karno dulu. Alhamdulillah, sejak pandemi ini, semangat gotong royong dan kolaborasi semakin kuat dan kembali hidup di tengah masyarakat,” ucapnya.
Terkait anak muda yang seringkali dinilai anarkis dan tidak produktif di berbagai sudut di Indonesia, Arief mengatakan seperti pepatah, satu teladan lebih baik daripada seribu nasihat. Perlu ada mentoring dan keteladanan kepemimpinan.
Kepemimpinan anak muda harus kita siapkan, by design, bukan sesuatu yang instan. Mulai dari tingkat SMP-SMA di lingkup OSIS, lalu kemudian naik ke BEM dan seterusnya.
Kita sebagai tokoh-tokoh muda harus mendekatkan diri, turun ke berbagai daerah untuk menjadi dekat dengan para pemimpin masa depan ini dan melihat potensi mereka. Tugas saya dan teman-teman adalah memastikan bahwa mereka ada di dalam ekosistem yang tepat.
"Lewat amanah sebagai bagian dari Tim Pokja yang mewakili non-kementerian, maupun amanah-amanah lain yang saya emban saat ini dan di hari depan, insya Allah, ikhtiar untuk sama-sama terus layani generasi kita,” ucap pemuda yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen BSI saat ini.
Arief juga mengajak anak muda untuk bisa cepat beradaptasi dengan situasi yang cepat berubah. Hari ini, masih ada anak muda yang menolak perubahan, bukan karena tidak mau, tetapi tidak tahu atau belum aware.
"Kalau di BSI, instrumen dana sosial kita adalah zakat. Berkeliling ke kota-kota di Indonesia, salah satunya melalui program peningkatan UMKM Talenta Wirausaha BSI, kita benar-benar saksikan teman-teman muda di daerah naik kelas secara ekonomi, yang tadinya adalah penerima zakat, saat ini menjadi pembayar zakat. Ini adalah salah satu buah bagi mereka yang siap beradaptasi dan berakselerasi. Sesuai dengan semangat SDGs, yaitu, no one left behind, Tim Nasional Kepemudaan diharapkan menjadi motor untuk mendorong partisipasi dan kepemimpinan anak muda di berbagai bidang, termasuk ekonomi,” kata Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
