REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyelenggarakan program ekonomi dan keuangan syariah dapat menyentuh langsung masyarakat. Saat ini, masih banyak program ekonomi yang tidak dapat diterjemahkan masyarakat.
"Prinsip dasar adanya program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Karena selama ini mungkin masih banyak program masih global dan belum diterjemahkan oleh masyarakat. Nah sekarang, masyarakat butuh program yang bisa mereka terjemahkan, mereka laksanakan dan rasakan," kata Direktur Eksekutif KDEKS Ardiansyah saat beraudiensi dengan gubernur Lampung, Rabu (15/2/2023).
Menurut Ardiansyah, masyarakat di Lampung memiliki prinsip akan menjalankan program-program yang ada saat ini, jika memberikan pengaruh kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.
"Karenanya akan kita dukung dari saya ini, agar program-program ekonomi dan keuangan syariah ini bisa menyentuh masyarakat dan memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ardiansyah mengatakan, audiensi ini guna membahas beberapa hal. Salah satunya terkait fungsi KDEKS Provinsi Lampung. KDEKS memiliki beberapa fungsi. Salah satunya memberikan rekomendasi dan arahan, sehingga pelaksanaan perkembangan ekonomi syariah Indonesia bisa berjalan dengan baik.
Kemudian ikut merumuskan dan bagaimana mencari solusi berbagai persoalan ekonomi dan keuangan syariah. Karena sebenarnya elemen syariah ini sudah banyak. Sehingga dengan adanya komite ini bisa mengkolaborasikan, konsolidasikan sehingga menjadi gerakan yang menyatu, gerakan saling terkait.
“Sehingga keinginan mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
KDEKS Provinsi Lampung diharapkan dapat meneruskan arah dan keinginan gubernur Lampung mengenai program ekonomi dan keuangan syariah yang harus mampu menyentuh langsung ke masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung Budiyono mengatakan, dengan adanya KDEKS di Lampung diharapkan dapat mengorkestrasi berbagai program yang sudah dimiliki baik BI, OJK, maupun Kemenag.
Selain itu, melalui komite ini diharapkan seluruh stakeholder terkait dapat bergerak bersama tidak hanya keuangan tapi juga perekonomiannya di Lampung.
"Salah satu progam tersebut yang mendorong tumbuhnya ekonomi syariah di daerah. Tidak mungkin BI sendiri kami mulai salah satunya dari pesantren," kata Budi.
Menurut dia, di Pesantren salah satu yang dilakukan adalah mendorong agar kegiatan ekonomi di ponpes tumbuh. Kegiatan pendidikan dan dakwah di lingkungan ponpes banyak potensi ekonomi seperti kebun dan tenaga ini yang didorong bersama.
Kepala Kanwil Kemenag Lampung Puji Raharjo mengatakan, dengan adanya KDEKS Provinsi Lampung diharapkan dapat merangkul berbagai program yang didasari ekonomi dan keuangan syariah.
Menurut dia, komite daerah ini mensinergikan program semua, namun sebelumnya masing berjalan sendiri-sendiri. Melalui komite daerah ini perkembangan ekonomi dan keuangan syariah bisa disinergikan sehingga akselerasinya bisa lebih cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika