Kamis 25 Sep 2025 16:04 WIB

YLKI: Bila Terbukti Food Tray tidak Terjamin Kehalalannya, Perlu Ada Penggantian

YLKI mendesak pemerintah memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG.

Rep: Fuji E Permana/ Red: Gita Amanda
YLKI mendesak adanya pelatihan, standar, serta jaminan higiene dan sanitasi sarana prasarana dapur, termasuk kehalalan food tray yang digunakan. (ilustrasi)
Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
YLKI mendesak adanya pelatihan, standar, serta jaminan higiene dan sanitasi sarana prasarana dapur, termasuk kehalalan food tray yang digunakan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana mengatakan, belakangan ini kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) sering terjadi. Hal ini menjadi catatan penting untuk pembenahan program MBG ke depan agar memenuhi prinsip keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen.

Niti menegaskan, berbagai polemik yang muncul dalam program MBG menunjukkan indikator ketidaksiapan pelaksanaan. Karena itu, YLKI mendesak adanya pelatihan, standar, serta jaminan higiene dan sanitasi sarana prasarana dapur, termasuk kehalalan food tray yang digunakan.

Baca Juga

“Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray,” kata Niti melalui pesan tertulis kepada Republika, Kamis (25/9/2025).

YLKI juga mendesak pemerintah memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat. YLKI mendorong adanya perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta audit standar dapur dan makanan MBG.

photo
Para siswa menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG). - (Edi Yusuf)

Menurut YLKI, pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami penerima manfaat MBG. Jika perlu, program MBG dihentikan sementara untuk menjamin perbaikan menyeluruh.

“Jika tidak dilakukan perbaikan serius dan komprehensif, MBG bisa menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lain dalam peningkatan angka kesakitan,” ujar Niti.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap program MBG. Dengan begitu, aduan publik bisa menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement