REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (CSED Indef), Abdul Hakam Naja, mengatakan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, patut didukung.
“Rancangan pembangunan Kampung Indonesia untuk jamaah haji dan umroh di Makkah oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) patut didukung,” katanya dalam Diskusi Publik “Ekonomi Syariah dalam Nota Keuangan” secara virtual di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Jumlah jamaah haji dari Indonesia pada 2025 tercatat sebanyak 221 ribu orang. Sementara itu, sebanyak 1,8 juta orang berumroh pada 2024.
Saat ini, total dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2025 mencapai Rp 188 triliun, dengan pengeluaran perputaran dana haji dan umroh per tahun sekitar Rp 70 triliun.
Rencana pembangunan Kampung Haji dinilai perlu disinergikan dengan BPKH agar peluang dalam pengeluaran perputaran dana haji dan umroh dapat kembali ke Tanah Air, bukan seluruhnya ke Arab Saudi.
“Katanya kita sudah mendapatkan persetujuan dari Prince Muhammad bin Salman. Kita akan mendapat lokasi (Kampung Haji), katanya 1 sampai 2 kilometer dari Masjidil Haram. Alhamdulillah, semoga segera terlaksana. Ini menjadi penting, karena kalau kita punya ekosistem haji dan umroh, bisa direplikasi pada ekosistem lain,” ungkap Abdul Hakam.