Jumat 21 Jul 2023 23:12 WIB

Wisata Halal di Bali? Ini Kata DPR

Pengetahuan tentang makanan halal di Bali sudah cukup luas.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Lida Puspaningtyas
Penerjun bersiap melakukan pendaratan saat hari pertama pelaksanaan Bali Boogie Jump in Paradise 2023 di Pantai Mesari, Seminyak, Badung, Bali, Rabu (21/6/2023). Kegiatan terjun payung (skydiving) non-kompetisi berskala internasional yang diikuti 150 penerjun payung dari 38 negara dengan kualifikasi minimal intermediate itu diselenggarakan untuk memperkenalkan Indonesia khususnya Bali sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata minat khusus olahraga dirgantara terjun payung dunia.
Foto: Antara/Fikri Yusuf
Penerjun bersiap melakukan pendaratan saat hari pertama pelaksanaan Bali Boogie Jump in Paradise 2023 di Pantai Mesari, Seminyak, Badung, Bali, Rabu (21/6/2023). Kegiatan terjun payung (skydiving) non-kompetisi berskala internasional yang diikuti 150 penerjun payung dari 38 negara dengan kualifikasi minimal intermediate itu diselenggarakan untuk memperkenalkan Indonesia khususnya Bali sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata minat khusus olahraga dirgantara terjun payung dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdebatan pentingnya wisata berkonsep halal di Bali mencuat di media sosial. Hal itu bermula dari seorang selebgram yang mengedukasi penontonnya tentang makanan halal di Bali malah dihujani komentar pedas.

Anggota Komisi VI DPR RI, Siti Mukaromah mengatakan, masyarakat Bali memang mayoritas non-Muslim. Tapi, di Bali  hari ini sudah ada daerah-daerah yang menjual makanan halal dan sudah terkelompok tersendiri.

Ia merasa, soal pemberlakukan konsep wisata halal ke daerah seperti di Bali masyarakatnya secara universal memiliki tingkat menghormati yang tinggi. Artinya, pengetahuan tentang makanan halal sudah cukup luas.

Misal, dari papan nama tempat-tempat makan, sudah dijelaskan makanan mengandung babi atau tidak yang biasanya ditulis dengan halal. Hal itu bisa jadi petunjuk bagi mereka yang memang ingin mencari makanan halal.

"Jadi, ketika tidak ada tanda, mereka perlu bertanya atau perlu mencari tempat lain. Artinya, Bali sekalipun ketika dengan posisi mayoritas non-Muslim sudah memberlakukan seperti itu," kata Erma kepada Republika, Kamis (20/7).

Terkait istilah wisata halal, politisi PKB itu merasa, sebenarnya tidak masalah dilakukan siapapun atau komunitas manapun. Yang penting, Erma menekankan, tidak mendiskreditkan orang lain yang tidak memerlukannya.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu merasa, wisata halal jadi konsep yang bisa dimanfaatkan mereka yang memang memprioritaskan kehalalan. Maka itu, kehadiran wisata halal malah bisa menambah pilihan wisata.

Bahkan, ia berpendapat, kehadiran konsep wisata halal di daerah-daerah seperti Bali menjadi salah satu wujud demokrasi yang lebih luas. Sebab, demokrasi tidak cuma soal politik, tapi bisa dalam konteks lebih luas.

"Justru, orang-orang bisa memilih karena memiliki opsi. Terkait halal dan tidak halal itu disilakan, yang penting tidak untuk membuat gaduh atau menimbulkan masalah kepada orang lain," ujar Erma.

Sebelumnya, seorang selebgram yang mengajak penontonnya teliti mencari makanan halal di Bali sempat ramai usai mendapat komentar pedas di media sosial. Konten itu membagikan pengalaman mencari makanan halal di Bali.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement