Jumat 26 May 2023 13:48 WIB

CIMB Niaga Sambut Positif Revisi Qanun di Aceh

CIMB Niaga memiliki kantor cabang syariah di Aceh yang bisa dikembangkan.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Fuji Pratiwi
CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga menyambut positif revisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sedang digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Dengan diperbolehkannya kembali bank konvensional di Aceh, CIMB Niaga yang sudah memiliki kantor cabang syariah (KCS) CIMB Niaga di Aceh akan memperluas pelayanan perbankannya.
Foto: Republika/ Wihdan
CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga menyambut positif revisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sedang digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Dengan diperbolehkannya kembali bank konvensional di Aceh, CIMB Niaga yang sudah memiliki kantor cabang syariah (KCS) CIMB Niaga di Aceh akan memperluas pelayanan perbankannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CIMB Niaga menyambut positif revisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sedang digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Dengan diperbolehkannya kembali bank konvensional di Aceh, CIMB Niaga yang sudah memiliki kantor cabang syariah (KCS) CIMB Niaga di Aceh akan memperluas pelayanan perbankannya.

"Kami sudah memiliki KCS di Aceh dan tentunya dengan channeling yang ada mungkin nanti kami lakukan pengembangan, apakah nanti untuk KCS di Aceh bisa melayani berbagai macam segmen. Tentunya KCS sendiri banyak sekali produk yang bisa didapatkam di unit syariah," ujar Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi di sela-sela acara pelatihan CIMB Niaga Banking Journalist Class di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis-Jumat (25/5/2023).

Baca Juga

Sebelumnya, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menyebut Pemerintah Aceh sepakat atas rencana revisi Qanun LKS dan secara khusus juga telah menyurati DPRA sejak Oktober 2022 lalu mengenai peninjauan peraturan tersebut. Wacana perubahan tersebut merupakan aspirasi masyarakat, terutama para pelaku dunia usaha, apalagi dengan adanya kendala yang menimpa BSI baru-baru ini. Sampai saat ini, infrastruktur perbankan syariah di Aceh dinilai belum bisa menjawab dinamika dan masalah sosial ekonomi, terutama berkenaan dengan realitas transaksi keuangan berskala nasional dan internasional bagi pelaku usaha.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement