REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia siap menjadi mitra utama pengembangan bisnis halal di Kyoto, Jepang. Hal ini disampaikan Ma'ruf saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Kyoto Takatoshi Nishiwaki di Kyoto Guest House, Rabu (8/3/2023) dalam upaya memperluas kerja sama ekonomi syariah Indonesia di Jepang.
"Indonesia siap menjadi mitra utama pengembangan bisnis halal di Kyoto," ujar Ma'ruf dalam siaran persnya, Rabu (8/3/2023).
Ma'ruf mengatakan, selama ini Indonesia-Jepang, khususnya Kyoto memiliki kedekatan yang tecermin dari kerja sama aktif Provinsi Yogyakarta dan Prefektur Kyoto sejak 1985.
Selain itu, kata Ma'ruf, Jepang juga akan menyelenggarakan Expo 2025 di Kansai, di mana Prefektur Kyoto termasuk dalam wilayah Kansai. Apalagi kyoto menjadi tempat yang akan dikunjungi berbagai negara.
Karena itu, Wapres menilai perlunya pengembangan bisnis halal di Kyoto melalui kerja sama sertifikasi halal bagi produk-produk Jepang, terutama untuk makanan, minuman, dan obat-obatan.
"Saya juga berharap pelaku bisnis makanan olahan dari Kyoto juga dapat berbisnis di Indonesia," ujarnya.
Lebih jauh, Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini mengungkapkan, pengembangan bisnis halal di Jepang mendapatkan lampu hijau dari Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida. Hal tersebut disampaikan PM Kishida ketika dirinya ke Jepang beberapa waktu lalu untuk menghadiri pemakaman PM Shinzo Abe tahun lalu.
"Waktu saya bertemu PM Kishida, saya menyampaikan, selain masalah perdagangan dan kebudayan, saya juga sampaikan isu ekonomi dan syariah termasuk industri halal. Beliau menyambut baik bahkan memerintahkan menteri terkait untuk menandaklanjuti," katanya.
Gubernur Nishiwaki menyambut baik pengembangan bisnis halal yang ditawarkan Wapres.
“Terkait apa yang Bapak tawarkan, saya harapkan bisa membantu pengembangan industri halal di Kyoto,” ujarnya.
Sementara terkait produk-produk yang bersertifikat halal di Kyoto, Nishiwaki mengungkapkan, jumlahnya sudah mulai bertambah banyak. “Jadi kami perlu laporkan, makanan dan minuman halal yang sudah bersertifikat, sudah banyak,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
