Dia mengungkapkan, ketika menjadi Ketua Komisi Fatwa Jepang Majelis Ulama Indonesia (MUI), bersama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI pernah melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di Jepang, Japan Halal Association. Seftifikasi yang dikelurkan lembaga ini sudah diakui MUI, walaupun masih ada perusahaan-perusahaan di Jepang yang langsung meminta sertifikasi halal MUI.
“Memang kepercayaan terhadap sertifikat MUI jauh lebih tinggi dibanding yang dikelaurkan lembaga di negara yang bukan mayoritas muslim,” katanya.
Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu kembali menegaskan, pemerintah memiliki komitmen penuh dalam menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia. Diaspora Indonesia di Jepang diharapkan turut mendukung percepatan cita-cita tersebut.
“Kita pun saat ini tengah berupaya mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia. Pemerintah terus menjalin sinergi dengan semua pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri, untuk mendorong percepatannya,” ungkapnya.
Ma'ruf meyakini, selain peran Diaspora Indonesia, dukungan Pemerintah Jepang juga sangat diperlukan dalam memasarkan produk halal Indonesia di Jepang.
“Dari waktu saya ketemu dengan PM [Perdana Menteri Fumio Kishida] beberapa bulan lalu saya juga sampaikan tentang produk halal. Beliau sambut baik dan perintahkan menteri terkait untuk tindaklanjuti,” ungkapnya.
Duta Besar RI untuk Jepang mengatakan, Jepang menjadi negara yang berpotensi untuk menjadi market pasar produk halal Indonesia. Data statistik 2022 penduduk Jepang berjumlah 300 ribu dan 20 persen orang Indonesia.
“Persepsi publik Jepang terhadap makanan halal juga posoitif, karena kata halal diasosiasikan dengan sehat,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
