REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Negara-negara anggota D-8 membidik penguatan kerja sama ekonomi halal untuk mengejar ketertinggalan di pasar global. Langkah itu dilakukan di tengah besarnya potensi industri halal yang justru masih didominasi negara-negara non-Muslim.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan hingga saat ini produsen produk halal terbesar di dunia bukan berasal dari negara anggota D-8 maupun negara mayoritas Muslim.
"Unfortunately, negara penghasil produk halal nomor satu dunia saat ini masih China. Nomor dua Brasil, nomor tiga Amerika. Tidak satu pun dari D-8 ini," ujarnya dalam Opening Ceremony D-8 Halal Expo Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Menurut Haikal, kondisi tersebut menunjukkan halal tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan agama, tetapi telah menjadi kekuatan ekonomi yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing. "Halal sekarang fungsi ekonomi," katanya.
Ia mengatakan konsep halal kini telah berkembang menjadi simbol kesehatan, kebersihan, transparansi, ketertelusuran, dan kepercayaan. Karena itu, industri halal dinilai dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Maka, dengan ini yang tadi kita meeting dengan delapan dan sembilan, dan juga ada tamu yang lain yang tidak termasuk, akan kita jalin satu ikatan," kata Haikal.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal D-8 Sohail Mahmood mengatakan permintaan produk halal dunia terus meningkat. Belanja konsumen Muslim pada 2023 mencapai sekitar 2,4 triliun dolar AS dan diproyeksikan melampaui 3,3 triliun dolar AS dalam beberapa tahun mendatang.
Namun, menurut dia, negara-negara mayoritas Muslim masih menguasai porsi yang relatif kecil dalam rantai nilai global dan belum menjadi eksportir terbesar produk halal dunia.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan yang kita hadapi bukan terletak pada besarnya pasar, melainkan pada kemampuan menciptakan nilai tambah," ujarnya.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, D-8 mendorong pembentukan koridor perdagangan halal yang terintegrasi melalui harmonisasi standar dan sertifikasi halal, pengembangan logistik halal, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, mengatakan potensi besar yang dimiliki negara-negara D-8 tidak akan menjadi kekuatan ekonomi apabila belum terintegrasi dalam rantai nilai halal global.
"Potensi tersebut tidak akan menjadi kekuatan ekonomi nyata selama kita masih menghadapi keterbatasan harmonisasi regulasi dan kepentingan yang terfragmentasi. Kita harus mengubah kekuatan yang dimiliki menjadi rantai nilai halal global yang terintegrasi," kata Sholahudin.
Ia menegaskan penyelenggaraan D-8 Halal Expo diharapkan menghasilkan transaksi perdagangan dan kerja sama bisnis yang konkret, bukan sekadar forum diskusi.
"Tujuan kami jelas. Setiap diskusi harus menghasilkan transaksi perdagangan dan kesepakatan bisnis yang nyata. Kita tidak lagi sekadar membahas rencana kerja, tetapi membangun kolaborasi perdagangan yang konkret," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika