REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengatakan produk halal harus menjadi roda penggerak ekonomi daerah. Pemda diimbau untuk gencar mengawasi peredaran produk.
"Kita datang ke sini untuk menggugah pemerintah daerah dan pengusaha agar ikut berpartisipasi dalam menghalalkan produk-produk yang beredar," katanya saat di Sukabumi, Jabar, Kamis (23/1/2025).
Menurut Haikal, pemda khususnya Pemkab Sukabumi sudah seharusnya lebih peduli dan mengawasi peredaran produk yang ada, sebab dengan keberadaan produk halal yang tertib akan menumbuhkan produktivitas, sehingga daerah terdongkrak naik.
Produk halal ternyata lebih mudah diterima oleh luar negeri, sehingga potensi untuk ekspor produk halal ini harus dimanfaatkan. Pasalnya, semakin banyak barang yang diekspor maka perekonomian ikut terdongkrak.
Selain itu, jika semakin tertib produk halal, maka akan membuka peluang kerja sebab BPJPH saat ini tengah membuka lowongan kerja pendamping produk halal karena pihaknya membutuhkan sekitar 2 juta orang untuk menjadi pendamping.
"Setiap pendamping ini tugasnya untuk membantu proses pembuatan izin halal dan untuk upahnya Rp 150 ribu per hari untuk mendampingi satu warga atau pengusaha jika dua, tiga atau lebih maka gaji yang didapat jauh lebih besar," tambahnya.
Haikal mengatakan jika produk halal sudah tertib tentu yang akan diuntungkan adalah daerah, karena perputaran uang akan di daerah tidak lari pusat dahulu.
Di sisi lain, untuk proses perizinan produk halal pihaknya juga akan memperkuat dengan digitalisasi, agar para pengusaha bisa lebih melek lagi dalam memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika