REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, lanskap perekonomian dunia dalam dua dekade terakhir telah memperparah jurang ketimpangan. Hal ini karena adanya distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata baik di dalam negara maupun antarnegara.
Karena itu, Kiai Ma'ruf menilai persoalan ekonomi yang dialami banyak negara ini perlu diselesaikan dengan konsep pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
"Saya mengajak kita semua, khususnya negara-negara berkembang, untuk mengoptimalkan segala kesempatan yang mengemuka di tengah begitu menantangnya kondisi ekonomi dan geopolitik global, untuk membangun demokrasi ekonomi," ujar Kiai Ma'ruf dalam keynote speech-nya di acara World Islamic Entrepreneur Summit 2023 di Padang, Sumatera Barat, Jumat (8/9/2023).
Kiai Ma'ruf menilai pembangunan ekonomi yang inklusif inklusif, adil, dan berkelanjutan ini salah satunya melalui ekonomi dan keuangan syariah (eksyar). Karena itu, Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai alternatif perekonomian Indonesia.
"Ikhtiar Indonesia dalam mewujudkan kemajuan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik juga dilakukan melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru yang menjanjikan," ujar Kiai Ma'ruf.
Menurut dia, upaya pemerintah mengembangkan ekonomi syariah diwujudkan dengan visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia juga terus dikerjakan lewat strategi pengembangan sektor unggulan industri halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, kewirausahaan syariah, serta infrastruktur dan ekosistem pendukung.
Kiai Ma'ruf optimistis prospek ekonomi syariah Indonesia dalam skala global akan makin cerah.
"Terlebih dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia," ujarnya.
Tak hanya itu, konsep pembangunan ekonomi inklusif, adil dan berkelanjutan ini juga bisa digerakkan dengan pelibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya dominan di Indonesia. Karenanya, Pemerintah Indonesia secara serius mengembangkan ekosistem kewirausahaan di Indonesia, antara lain melalui regulasi yang mengatur tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Dukuungan lain yang disediakan Pemerintah mencakup insentif dan penyediaan infrastruktur, penyiapan Sumber Daya Manusia, sumber pembiayaan, kemudahan akses pasar, hingga penyediaan pendidikan dan pelatihan.
Arahnya adalah menciptakan wirausaha baru, kemudian mendorong mereka untuk naik kelas menjadi wirausaha yang mapan dan sanggup menjadi mentor bagi wirausaha lainnya. Model bisnis tematik kewirausahaan dikembangkan melalui skema wirausaha pemuda, wirausaha perempuan, wirausaha sosial, wirausaha desa dan wirausaha teknologi.
"Pelaku UMKM sangat potensial untuk digerakkan sebagai bagian dari upaya pembangunan perekonomian yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, apalagi karena jumlahnya yang dominan dan sebarannya yang luas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
