REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Orang tua siswa dari lintas agama bergabung bersama untuk menentang kebijakan sekolah yang memasukkan daftar bacaan inklusif LGBTQ sebagai bagian dari kurikulum akademik 2023 hingga 2024.
Para orang tua menuntut agar sekolah mengizinkan siswanya memilih keluar dari kurikulum LGBTQ.
Seorang imigran Muslim dari Afrika, Syekh El Hadji Sall, bergabung dalam demonstrasi dan berbicara menentang keputusan Sekolah Umum di wilayah Montgomery untuk tidak lagi mengizinkan siswa memilih keluar dari pelajaran tentang identitas gender dan orientasi seksual. Menurut Sall, instruksi tersebut bertentangan dengan keyakinan agamanya.
“Permintaan sederhana kami untuk mengembalikan hak kami yang paling dasar, hak untuk memilih keluar, menerima reaksi yang mengejutkan. Pihak lawan tidak memiliki argumen mengapa mereka harus menolak kebebasan dasar dan hak orang tua kami, sehingga mereka mencoreng kami sebagai orang fanatik,” tulisnya.
“Namun tidak satu pun dari fitnah ini yang akan membungkam saya atau orang tua lain di Montgomery County dari Muslim dan komunitas agama lainnya. Taruhannya terlalu tinggi, dan anak-anak kita adalah yang terpenting," ujar Sall dilansir dari New York Post, Senin (10/7/2023).
Montgomery County Public Schools (MCPS) mengumumkan upaya tahun lalu untuk memasukkan daftar bacaan inklusif LGBTQ sebagai bagian dari kurikulum seni bahasa Inggris untuk tahun akademik 2023 hingga 2024.
Sall mengatakan kepada “Fox & Friends” Friday bahwa adalah hak orang tua untuk tidak mengikuti kurikulum, yang “sepenuhnya bertentangan” dengan prinsip-prinsip teologis mereka.
Dia mengatakan pihak sekolah berusaha mengubah nilai-nilai anak-anaknya menjadi sesuatu yang dianggap “berdosa” dalam agamanya.
“Kami tidak diperlakukan dengan baik karena ini adalah sekelompok kecil kaum liberal di Dewan Pendidikan (yang) hanya ingin melakukan apa yang ingin mereka lakukan terhadap kami semua, yang tidak benar,” katanya.
Ismail Royer, anggota Coalition of Virtue, berperan sebagai advokat bagi orang tua yang bersangkutan.
Baca juga: Ketika Kabah Berlumuran Darah Manusia, Mayat di Sumur Zamzam, dan Haji Terhenti 10 Tahun
Dia mengatakan orang tua tidak ingin ditempatkan pada posisi untuk memilih antara mengindoktrinasi anak-anak mereka atau dihukum oleh distrik sekolah.
“Orang-orang beriman dan orang-orang yang berbagi konsensus moral harus berkumpul dan memperhatikan siapa yang terpilih menjadi dewan sekolah ini,” jelas Royer.
“Pemungutan suara harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus, tetapi dalam situasi ini akan menjadi bunuh diri bagi umat Islam untuk memilih seorang Demokrat, seperti cara Demokrat mendukung dalam masalah ini," tambah Royer.
Sekolah Umum Montgomery County mengeluarkan pernyataan setelah kemarahan dari orang tua: "Hukum Maryland mengizinkan siswa dan keluarga untuk memilih keluar dari 'Unit Pengajaran Kehidupan Keluarga dan Seksualitas Manusia' tetapi tidak kurikulum lain seperti kurikulum seni bahasa Inggris."
Sall, bagaimanapun, mengatakan bahwa dirinya tidak puas dengan pernyataan distrik sekolah. Sall berargumen bahwa dorongan ideologi gender dan orientasi seksual di sekolah merupakan upaya untuk menghapus warisan budaya dan agamanya.
"Kami tidak akan menerimanya," katanya. “Kami hanya ingin memilih keluar sepenuhnya dari kurikulum yang ingin mereka paksakan kepada anak-anak kami untuk mengindoktrinasi mereka.”
Sall memperkirakan masalah pendidikan ini akan berdampak besar pada pemilu berikutnya.
“Tuhan kita mengajarkan untuk menaati-Nya, menaati Nabi, tetapi juga menaati otoritas di antara kita, artinya menjadi warga negara yang baik,” katanya. “Dan untuk menjadi warga negara yang baik pasti memilih dan memilih dengan benar.”
Sumber: nypost
Ikuti Whatsapp Channel Republika
