REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, tingginya angka partisipasi dalam pemilihan presiden di Turki menandakan berjalannya demokrasi. Sementara oposisi Presiden Tayyip Erdogan kesulitan mengakhiri pemerintahan dua dekadenya dalam pemilihan putaran kedua pada 28 Mei mendatang.
"Kami menyampaikan selamat atas kemenangan rakyat, penyelenggara pemilihan dan pemimpin politik dan partai-partai Turki dan mengharapkan hasil yang terbaik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani seperti dikutip dari Aljazirah, Senin (15/5/2023).
Pimpinan oposisi Kemal Kilicdaroglu akan menghadapi pemilihan yang berat di putaran kedua mendatang. Setelah Erdogan tampil lebih baik dibanding perkiraan di putaran pertama, tapi gagal meraih kemenangan mutlak.
Berdasarkan penghitungan sementara Erdogan berada di posisi pertama tapi gagal melampaui 50 persen suara untuk memenangkan pemilihan presiden satu putaran. Anggota Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tampaknya akan menggelar putara kedua.
Surat kabar Yeni Safak yang pro-pemerintah mengeklaim 'rakyat menang'. Koran itu merujuk kemenangan Aliansi Rakyat yang dipimpin Erdogan dalam pemilihan parlemen memberinya keuntungan penting untuk putaran kedua.
"Tidak diragukan lagi kemenangan bagi rakyat kami," kata Erdogan dalam pidatonya di kantor partai AK Party di Ankara.
Menjelang pemilihan, oposisi merasa mendapat peluang terbaik untuk menurunkan Erdogan yang sudah dua dekade berkuasa. Jajak pendapat sebelum pemungutan suara menunjukkan Kilicdaroglu lebih unggul, tapi hasil sementara memperlihatkan Erdogan dan AK Party dari sayap konservatif berhasil menggalang suara meski Turki dilanda krisis biaya hidup.
Kilicdaroglu yang memimpin aliansi enam partai berjanji memenangkan putaran kedua. Ia menuduh partai Erdogan mengintervensi penghitungan dan laporan hasil pemilihan. Kilicdaroglu meminta pendukungnya di negara 84 juta penduduk itu untuk bersabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
